Pengamat Sebut Pendiskualifikasian Pemenang Pilwalkot Bandarlampung Keputusan Aneh

Berita24.co.id ; Bandar Lampung— Masyarakat Kota Bandar Lampung tentu dibuat menunggu dengan hasil Pemilihan Walikota Bandar Lampung pasca didiskualifikasinya pasangan calon Eva Dwiana-Deddy Amarullah oleh Bawaslu dan KPU Kota Bandar Lampung.

Salah satu pengamat Politik, Ari Darmastuti mengatakan, pendiskualifikasian pencalonan Eva Dwiana-Deddy Amarullah sebagai Cawakot Bandarlampung tidak bisa dilakukan Bawaslu Lampung maupun KPU Kota Bandarlampung. Alasan dia, mereka telah sah lolos melalui proses pencalonan sebelumnya.

“Keduanyakan sudah ditetapkan sebagai calon,” katanya, Selasa (12/1).

Menurut akademisi Universitas Lampung itu, jika diskualifikasi sebagai pemenang atau sengketa hasil yang bisa dilakukan, bukan sengketa pencalonannya.

Seharusnya, pihak penggugat bukan menyoal sebagai calonnya tapi sebagai pemenang dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

“Wong pemilihannya sudah lewat kok, aneh. Materi penggugatnya kan aneh. Seharusnya digugat sebagai pemenang dari pemilihan itu,” ujarnya.

Eva Dwiana-Deddy Amarullah harus tetap memperjuangkan haknya dengan banding ke Mahkamah Agung (MA). Pasalnya, materi penggugat aneh.

“Pemilihnya sudah selesai, pemilihan dari rakyat, bagimana mungkin pilihan rakyat dianulir,” ujarnya.

Hal senada disampaikan salah satu praktisi hukum, Indra Jaya SH CIL, keputusan yang diambil Bawaslu dan kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Bandar Lampung tidak memiliki cukup bukti materiil.

“Saya kira dasar yang menjadi putusan Bawaslu untuk mendiskualifikasi Eva-Deddy sebagai peserta pilkada itu bukti materiilnya tidak ada,” kata praktisi dari kantor hukum IRH dan Partners ini.

Indra menyebut, Eva – Deddy tidak bisa dihukum atas perbuatan yang tidak mereka lakukan.

“Toh mereka (eva -dedy) tidak melakukan pelanggaran. Kenapa mereka harus dihukum karena perbuatan yang tidak mereka lakukan,” sebut pengacara ini.

Selain itu, apabila yang dijadikan dasar putusan mereka berkaitan dengan pembagian beras oleh pemerintah daerah kepada warga yang dikaitkan dengan Eva-Deddy tentunya hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan pasangan calon nomor urut 3.

Sebab, lanjut dia, bantuan tersebut disalurkan dalam lima tahap oleh pemerintah kota setempat, dari bulan April hingga pertengahan September 2020, hal tersebut belum masuk dalam tahapan pemilihan kepala daerah.

“Dalam persidangan yang dijalankan oleh Bawaslu Lampung, siapa yang menyampaikan bukti materiil ini, kemudian bahwasanya ada orang yang membagikan beras bahasanya harus memilih pasangan calon 3 jika tidak mereka tak mendapatkan jatah lagi, nah ada berapa orang yang bilang begitu dan di kecamatan mana saja itu terjadi ini kan hal ini tidak muncul di persidangan. Padahal isu ini sangat disoroti dalam pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM),” kata dia.

Terkait adanya pemberian uang kepada anggota PKK Kota Bandarlampung yang juga menjadi sorotan, dana tersebut sudah dianggarkan setiap tahun secara rutin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah kota sampai dengan tingkat kelurahan.

“Jadi kalau selama ini muncul dalam persidangan isu pembagian uang terhadap kader PKK, ini bukan dilakukan pada saat pilkada saja. Tapi sudah ada dari tahun sebelumnya, dan dibagikan kepada tim PKK hingga tingkat kelurahan,” ujarnya.

Selanjutnya, untuk pembagian insentif untuk kelompok sadar wisata (pokdarwis), bahwa anggaran tersebut adalah pemberian dari pemerintah pusat yang diberikan ke setiap daerah guna meningkatkan dan mengembangkan dunia pariwisata di setiap provinsi dan kabupaten/kota.

“Jadi dana yang dipakai murni dari pusat tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bandarlampung,” kata dia.

Terpisah, Tim Kuasa Hukum Eva Dwiana-Deddy Amarullah, Juendi Leksa Utama, mengatakan pihaknya telah menyiapkan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA) usai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 03 sebagai peserta pilkada 2020.

“Kita telah mempelajari keputusan KPU secara resmi bagaimana isi keputusannya, sudah menyiapkan materi upaya hukum ke Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan pembatalan paslon 03 yakni Eva Dwiana-Deddy Amarullah,” kata Juendi belum lama ini.

Ia mengatakan bahwa dalam putusan KPU tersebut masih diberikan waktu untuk melakukan upaya Hukum ke MA untuk membatalkan keputusan penyelenggara pemilu itu.

“Tentunya kami akan berjuang dan akan mempergunakan saluran hukum yang ada demi mencapai kepastian hukum bagi klien kita,” kata dia.

Dia pun meminta kepada semua warga Kota Bandarlampung agar tetap tenang sampai ada kepastian hukum dengan menunggu keputusan dari Mahkamah Agung.

“Saat ini kita masih bertarung, jadi Kota Bandarlampung harus kondusif dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Suara rakyat tetap akan kita perjuangkan,” katanya.

Sementara, Ketua tim kuasa hukum pasangan calon Yusuf Kohar-Tulus Purnomo, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan putusan Bawaslu Provinsi Lampung dan KPU Kota Bandar Lampung tentang pembatalan kemenangan pasangan Eva Dwiana-Deddy Amarullah dalam Pilkada 2020 sudah berkekuatan hukum.

Yusril Ihza Mahendra mengatakan putusan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 tegas menyatakan pasangan calon nomor urut 03 itu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

“(Putusan) menyatakan membatalkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung nomor urut 03,” kata Yusril, Kamis, 14 Januari.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kata Yusir, telah terbukti dan tidak terbantahkan Wali Kota Bandar Lampung beserta jajarannya telah melakukan pelanggaran TSM dengan mengarahkan dan menyalahgunakan dana bantuan COVID-19.

“Untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 03 (Eva Dwiana, S.E dan Deddy Amrullah),” kata dia.

Yusril menjelaskan bentuk pelanggaran TSM yakni pembagian Bansos COVID-19 berupa beras 5 Kg didanai APBD Kota Bandar Lampung kepada seluruh warga masyarakat secara merata.

Bantuan tersebut ditumpangi atas nama Wali Kota Herman HN (suami Eva Dwiana) dan juga menyampaikan pesan-pesan khusus untuk memilih pasangan calon nomor urut 03.

Kemudian, pengerahan ASN dari mulai camat, lurah, RT dan Linmas di 11 (sebelas) kecamatan se Kota Bandar Lampung, pembagian uang kepada kader PKK menjelang hari pemilihan.

“Pembagian uang Rp200.000 kepada kader PKK menjelang hari pemilihan kepada 100 orang di setiap Kelurahan dimana calon wali kota pasangan nomor urut 03 Ibu Eva Dwiana adalah Ketua PKK Kota Bandar Lampung,” katanya.

Menurut Yusril, tindakan tidak netral berikutnya ASN merangkap sebagai KPPS, pemecatan RT dan Linmas dan penghentian bantuan beras bagi warga yang menolak memilih pasangan calon nomor urut 03.

Selanjutnya, terdapat penyalahgunaan APBD untuk fasilitas rapid test secara gratis bagi seluruh saksi pasangan calon nomor urut 03 tetapi tidak bagi saksi pasangan calon lainnya.

Karena itu, putusan Bawaslu Provinsi Lampung yakni berdasarkan keterangan saksi, bukti surat maupun keterangan ahli telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM.

Namun, lanjut Yusril pasangan calon nomor urut 03 selaku pihak terlapor yang dijatuhi sanksi diskualifikasi diberikan kesempatan oleh ketentuan pasal 135A angka 6 UU 10 tahun 2016 untuk mengajukan upaya hukum atas pembatalan itu ke Mahkamah Agung.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandarlampung memutuskan untuk menjalankan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang merekomendasikan untuk mendiskualifikasi pasangan calon (Paslon) nomor urut 03 Eva Dwiana-Deddy Amarullah karena terdapat pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Pada Pilkada 9 Desember 2020 lalu, hasil rekapitulasi suara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung yang dilakukan oleh KPU Kota Bandarlampung menetapkan pasangan calon nomor urut 03 Eva Dwiana-Deddy Amarullah yang didukung oleh PDIP, NasDem dan Gerindra, unggul dengan perolehan 249.241 suara.

Kemudian, pasangan calon nomor urut 02 M Yusuf Kohar-Tulus Purnomo yang didukung partai Demokrat, PAN, PKB, Perindo dan PPP meraih 93.280 suara.

Pasangan calon nomor urut 01 Rycko Menoza-Johan Sulaiman yang didukung oleh Partai Golkar dan PKS mendapatkan 92.428 suara.

Ketua KPU Kota Bandar Lampung, Dedy Triadi mengatakan, akan menunggu putusan MA atas gugatan tersebut sebelum menggelar Pilkada ulang. Ia juga membuka opsi menetapkan paslon dengan suara terbanyak kedua sebagai pemenang.

“Untuk opsi pilkada ulang, kami belum bisa pastikan. Kami masih menunggu bagaimana keputusan dari MA,” sebutnya. (sandri)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *