Diduga Tak Transparan Pengelolaan DAK, Kepsek SMAN1 Way Serdang Titahkan Untuk Larang Wartawan Pantau Pembangunan
Berita24.co.id : Mesuji — Berdalih takut motor hilang Kepala Sekolah perintahkan agar melarang Wartawan maupun pihak lain untuk Pantau Program Pembangunan Dana DAK yang telah dikucurkan pemerintah provinsi.
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Way Serdang melarang siapa pun masuk ke komplek sekolah tidak terkecuali jurnalis yang akan memantau pelaksanaan program dana DAK Dinas Pendidikan Provinsi Lampung yang di biaya dari anggaran APBN tahun 2022.
Sungguh miris dan tidak masuk akal pelaksanaan belajar mengajar di sekolah SMAN 1 Way Serdang yang di duga di kelola seperti mengelola perusahaan milik pribadi. Pasal nya siapa pun tidak bisa di temui dalam rangka tugas jurnalistik.
Takhanya itu, meskipun wartawan telah meminta izin baik dengan scurity maupun dengan Waka Humas untuk bertemu Wakil Kepala sekolah bahkan untuk sekedar melihat proses pembangunan yang dikucurkan pemerintah provinsi, lagi – lagi tidak dibolehkan oleh pihak sekolah dengan alasan tidak diperbolehkan kepala sekolah.
“Kami takut pak, sebab titah kepala sekolah siapapun tidak boleh kelokasi pembangunan yang tengah berlangsung. Bila ingin melihat proses pembangunan itu, silahkan bapak meminta izin langsung dari Kepala sekolah. Bila diizinkan maka kami siap mengantar kelokasi,”singkatnya sembari meminta untuk mengerti kondisi kamu.
Sementara Kepala Sekolah (Kepsek) Ken Woro Rini sangat sulit untuk di temui bahkan no telpon selular (HP) tidak ada yang berani memberikan termasuk Ketua MKKS Kabupaten Mesuji Sururi.
Sementara di ketahui percakapan antara Ketua MKKS Sururi dengan Ken Woro melalu chat whatsapp (WA) di ketahui alasan Kepsek melarang masuk di karnakan takut kemalingan.
“Jadi biar KBM berjalan lancar kalau pagar gak di tutup malah banyak anak yang bolos dan banyak orang asing yang masuk tanpa izin takutnya bisa terjadi kemalingan motor maka nya pagar harus ditutup atau di gembok,” ujar nya melalui chat WA dengan Sururi.
Sungguh jawaban Ken Woro tidak rasional dan tidak sesuai fakta, karna kami sudah menunjukan Kartu Tanda Anggota (KTA) Pers tetap dilarang oleh Satpam jaga dan Waka-humas Rosdalia untuk bertemu dengan siapa saja dalam rangka konfirmasi progran dana DAK. (san)